Pejabat Bermasalah

Tampaknya, hanya Islam yang telah memberikan petunjuk dan bukti kongkret kesuksesannya membereskan pejabat bermasalah. Jangankan terhadap pejabat penggelap dana sosial, bagi pejabat yang mencoba mengkorupsi sepotong jarum pun akan ditindak. Dalam beberapa hadits yang disahihkan Imam Abu Dawud di sampaikan bahwa Nabi Muhammad saw bersabda,

"Barangsiapa yang bekerja dengan kami, dan telah digaji dan diberi fasilitas dinas, lalu menggelapkan harta, walau cuma sepotong jarum, maka dia dinilai berkhianat."

Ketatnya definisi Islam soal harta haram bagi pejabat, serta kuatnya kontrol kepala negara membuat banyak orang mengundurkan diri begitu mendengar aturan kenegaraan, sebagaimana hadits tersebut. Misalnya, seorang sahabat Anshar memilih mundur, padahal dia tidak melakukan korupsi apapun.

Bukti lain datang dari Khalifah Umar bin Khattab. Hanya karena panglima Khalid bin Walid tidak mematuhi perintah soal pembagian ghanimah (harta rampasan perang), maka jendral hebat itu dipecat. Umar memerintahkan agar harta jangan dibagikan kepada orang-orang yang telah kaya, melainkan khusus bagi fakir miskin (riwayat Ali bin Rabbah).

Meski kesalahan Khalid tampak sepele, apalagi bila dibandingkan dengan jasa-jasanya memenangkan perang atas Imperium Rumawi di Muktah dan Yamruk, tetapi wajib bagi Umar untuk tetap menindak lanjuti kesalahannya dengan keras. Bila tidak, kepercayan rakyat terhadap sistem dan pengelola negara merosot.

Perselisihan dan konflik horizontal melebar. Akhirnya , perhatian pemerintah dan rakyat tersedot pada pejabat bermasalah itu, dan bukannya menyelesaikan masalah-masalah nyata, seperti kemiskinan dan ancaman negara lain. Jika kita lihat surat Al-Maauun ayat 7 :

"ويمنعون الماعون"

Hanya karena tidak memberi atau mengajak memberi makan orang miskin saja sudah disebut sebagai pendusta agama dan dibenci Allah, bagaimana dengan yang sekarang ? Yang mengkorupsi jatah makan orang miskin puluhan miliar rupiah ?